Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Lumpur Panas Sidoarjo/REPLIK dalam Perkara No. 384/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST > 자유게시판

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian. Maksud "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terkait permasalahan internasional. Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata menilai perumusan hasil workshop internasional ini dilakukan dengan tidak hati-hati dan mengabaikan banyak fakta dan temuan penting yang diungkapkan oleh beberapa ahli dalam workshop tersebut. Namun, viagr.top penting untuk diingat bahwa perusahaan biasanya tidak banyak berhubungan dengan aset dalam bentuk kas atau setara kas. Sementara, setara kas adalah produk investasi yang sangat likuid dan berjangka pendek yang dapat dikonversi menjadi sejumlah kas tetap dalam waktu singkat tanpa mengkhawatirkan risiko fluktuasi nilai. 104. Kegagalan Tergugat VI juga sangat nyata dengan ketidakmampuannya berdiri mendukung dan mendampingi para korban yang nota bene adalah warganya.

Boleh jadi pikiran yang bermula keluar itu belum nyata benar, tetapi sudah mempunyai garis besar atau sifat yang pasti. Contohnya yang nyata ialah Amerika Serikat. Muridnya ialah Guru Ming memberatkan kedaulatan itu bukan kepada Raja seperti gurunya, tetapi kepada Rakyat Jelata. Betul tidak sama tetapi ada persamaan. MR. APAL : Memang kemungkinan itu ada. " Oleh karena itu dalil Turut Tergugat tersebut harus ditolak; 4. Gugatan Penggugat Tidak Premature 42. Bahwa Penggugat juga menolak dalil Turut Tergugat pada point II.B yang menyatakan gugatan Penggugat prematur. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan. Tergugat V berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur 1. Jawaban Tergugat V Cerminan dari Sikap yang Tidak Bertanggung Jawab 82. Bahwa Jawaban Tergugat V di atas merupakan cerminan dari sikap dan tindakan Tergugat V selama ini yakni: Tidak Mau bertanggung jawab dan Melemparkan tanggung jawab. 122. Bahwa merujuk pada Joint Operation Agreement (JOA) Brantas, bahwa Turut Tergugat sebagai Operator bertanggung jawab terhadap segala kelalaian atau pun klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. MR. APAL : Sebab itu menurut dasar republik seharusnyalah kedaulatan itu di tangan rakyat dan pada undang-undang yang dibikin oleh para wakil rakyat.

SI PACUL : Kedaulatan itu sebenarnya apa? Ketiga golongan itu revolusioner terhadap Tsar. Tetapi "Kata Mufakat" itu mesti diperoleh dengan perundingan yang merdeka, tenang, dan luas. Gampang tetapi jitu dan tepat teknik memerintah semacam itu. Akhirnya pengawasan terhadap Negara membikin dan menjalankan undang-undang itu ditaruh pada Mahkamah Agung. MR. APAL : Seorang ahli filsafat Perancis bernama Montesquieu membagi kerja (function) pemerintahan itu atas tiga bagian : 1. Kekuasaan membikin undang-undang (Legislative Power). Kekuasaan membikin undang-undang itu ditaruh di tangan sidang perwakilan. Dalam suatu republik Negara itu diperintah menurut undang-undang. Seandainya warga A dalam Republik itu tak setuju dengan tindakan pajak tadi maka ia catatkan saja "tidak setuju" dalam kartu resmi. Kalau seandainya di antara 40 juta warga Negara Indonesia yang berhak bersuara, 30 juta tidak setuju dan cuma 10 juta yang setuju, maka undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat tadi jadi "batal", yaitu tak sah. 100. Bahwa kemudian Media Center Lusi yang difasilitasi oleh Tergugat V semakin memperburuk dis-informasi bagi warga yang terkena dampak semburan lumpur.

96. Bahwa terkait dengan peristiwa aquo, dalam hal terjadinya suatu keadaan yang membahayakan kehidupan warga di daerah Sidoarjo, Tergugat IV sebagai Bupati Sidoarjo wajib untuk segera mengambil tindakan yang cepat, tegas, efisien, maksimal, efektif dan optimal. Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam penanganan masalah Lumpur Sidoarjo. Kondisi ini bisa terjadi karena kekayaan perusahaan tidak digunakan secara maksimal dan lebih banyak disimpan dalam bentuk uang tunai. 6. Fakta Notoire Feiten dalam Gugatan Merupakan Fakta Yang Tidak Terbantahkan dan Diketahui oleh Umum 52. Bahwa fakta-fakta yang disebutkan sebagai notoire feiten merupakan fakta yang memang sudah diketahui oleh umum, bukan karena media melainkan memang fakta tersebut ada dan terjadi dan tidak ada yang dapat membantahnya. Bukankah Indonesia tak cukup mempunyai mesin dan uang buat mengganti mesin yang sudah rusak dalam peperangan sekarang dan buat menambah mesin yang baru? Indonesia sendiri mempunyai "suara rakyat" itu.